Situbondo, referensinews.net – Keberadaan sejumlah tempat karaoke di kawasan RT 30 RW 11 Desa Kotakan (Gunung Sampan), Kecamatan Situbondo, kembali menjadi perhatian masyarakat. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai eks lokalisasi tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan pengawasan serius dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.
Sorotan publik mengarah pada dugaan adanya praktik prostitusi terselubung yang disebut masih beroperasi di balik aktivitas usaha karaoke. Dugaan tersebut muncul dari pengamatan sebagian warga terhadap aktivitas usaha yang berlangsung hingga larut malam serta mobilitas tamu yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pengawasan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Masyarakat menegaskan bahwa dugaan yang berkembang bukan merupakan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bentuk kepedulian agar seluruh kegiatan usaha yang beroperasi di kawasan tersebut benar-benar berjalan sesuai aturan hukum dan ketentuan perizinan yang berlaku. Karena itu, warga berharap dilakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional guna memberikan kepastian kepada publik.
Selain dugaan praktik prostitusi terselubung, aspek legalitas dan perizinan tempat karaoke yang beroperasi di kawasan RT 30 Kotakan juga menjadi sorotan. Warga menilai perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dokumen perizinan yang dimiliki pelaku usaha, termasuk memastikan kesesuaian antara izin yang diterbitkan dengan aktivitas usaha yang berlangsung di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama dinas teknis terkait diharapkan dapat melakukan audit administrasi secara terbuka dan transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tempat usaha telah memenuhi persyaratan perizinan, standar operasional, kewajiban perpajakan daerah, serta berbagai regulasi yang mengatur sektor usaha hiburan.
Menurut masyarakat, audit dan pengawasan yang menyeluruh diperlukan untuk menghindari munculnya dugaan penyalahgunaan izin maupun kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Publik juga mempertanyakan efektivitas pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait. Jika seluruh usaha karaoke di kawasan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku, maka hasil pemeriksaan dinilai perlu disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran administratif, penyalahgunaan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya (peredaran miras yang tidak dilengkapi SKPL), atau bahkan indikasi tindak pidana, masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai daerah yang dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai moral serta ketertiban sosial, Kabupaten Situbondo diharapkan mampu memastikan seluruh aktivitas usaha hiburan berjalan sesuai koridor hukum dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Situbondo, Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta aparat kepolisian melakukan pengawasan terpadu dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas usaha karaoke di RT 30 Desa Kotakan.
Dengan adanya langkah tersebut, berbagai dugaan dan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat diharapkan dapat dijawab melalui fakta, data, dan hasil pemeriksaan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Apabila seluruh perizinan dan operasional telah sesuai ketentuan, maka hal tersebut perlu dibuktikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu demi menjaga marwah Kabupaten Situbondo,” ujar salah seorang warga yang berharap adanya pengawasan lebih ketat terhadap kawasan tersebut.
(Red/Tim)
