Jakarta, referensinews.net – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta masyarakat ikut mengambil peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi dan praktik ilegal di berbagai sektor. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pengawasan terhadap aparat maupun pejabat yang menyalahgunakan kewenangan.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam agenda tersebut, kepala negara juga menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Di hadapan anggota dewan dan tamu undangan, Prabowo menyinggung masih adanya praktik perlindungan terhadap aktivitas ilegal yang diduga melibatkan oknum aparat. Ia menyebut pihak-pihak tertentu kerap memiliki “backing” dari institusi berseragam.
“Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backing-nya. Backing-nya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau, ya cokelat,” ujar Prabowo.
Ucapan tersebut langsung memicu respons dari ruang sidang. Sejumlah anggota DPR dan tamu undangan terdengar tertawa disertai tepuk tangan.
Prabowo kemudian menegaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini seharusnya dimanfaatkan masyarakat untuk membantu pengawasan publik. Ia meminta warga tidak takut mendokumentasikan dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat di lapangan.
Menurutnya, hampir seluruh masyarakat kini telah memiliki telepon genggam yang mampu merekam kejadian secara langsung. Karena itu, ia meminta warga menggunakan perangkat tersebut sebagai alat pelaporan apabila menemukan tindakan aparat yang dianggap menyimpang.
“Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video. Jangan kau lawan, jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya,” kata Prabowo.
Meski demikian, Presiden mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan perlawanan fisik ataupun konfrontasi langsung ketika menghadapi situasi intimidatif. Ia menilai dokumentasi dan pelaporan menjadi langkah yang lebih aman sekaligus efektif dalam membantu penegakan hukum.
Selain menyoroti peran masyarakat, Prabowo juga mengungkap pemerintah kini memperkuat pengawasan terhadap pejabat dan pelaku usaha yang diduga melakukan manipulasi aset atau praktik korupsi. Pengawasan tersebut, kata dia, dilakukan dengan dukungan teknologi modern, termasuk sistem satelit dan radar pelacak.
Teknologi itu diklaim mampu membantu mendeteksi berbagai bentuk penyimpangan yang selama ini sulit terlacak secara manual. Presiden menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan kemampuan pengawasan agar praktik penipuan dan korupsi bisa lebih cepat diungkap.
“Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau. Saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan,” pungkasnya.
Pernyataan Presiden mengenai keterlibatan publik dalam pengawasan aparat dan pemberantasan korupsi pun menjadi sorotan dalam sidang paripurna tersebut, sekaligus memunculkan diskusi mengenai transparansi dan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. (Red)
